Presiden.co.id, 10 Mei 2026 –Perkembangan politik di Israel memasuki babak baru yang berpotensi mengubah lanskap keamanan dan hubungan internasionalnya. Sebuah rancangan undang-undang baru yang diajukan oleh anggota parlemen Limor Son Har-Melech bersama seluruh anggota fraksi Otzma Yehudit, dilaporkan akan segera dibahas oleh Komite Menteri Legislasi. RUU ini bertujuan untuk membatalkan secara total Perjanjian Oslo, Protokol Hebron, dan Memorandum Sungai Wye.
Jika disahkan, proposal ini akan membatalkan semua kesepakatan yang pernah ditandatangani antara Negara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) atau Otoritas Palestina (PA). Lebih dari sekadar deklarasi politik, langkah ini mencakup pencabutan seluruh legislasi yang pernah dibuat untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Tujuannya adalah mengembalikan situasi hukum dan keamanan Israel ke kondisi sebelum penandatanganan Perjanjian Oslo di Gedung Putih pada tahun 1993.
Para pendukung RUU ini, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, berargumen bahwa Perjanjian Oslo telah menciptakan infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi pada insiden 7 Oktober. “Perjanjian Oslo telah menyebabkan ribuan korban akibat ‘perdamaian’ dan merusak keamanan Israel,” demikian pernyataan dalam proposal tersebut. Son Har-Melech menambahkan, “Setelah tiga puluh tahun serangan teroris, penarikan diri, dan pertumpahan darah, semua orang mengerti bahwa inilah saatnya untuk berhenti takut dan berkata jujur: Perjanjian Oslo tidak membawa perdamaian, melainkan terorisme; bukan keamanan, melainkan darah Yahudi yang tertumpah di jalan-jalan, komunitas, dan kota-kota di seluruh Israel.” Ia juga menekankan bahwa perjanjian tersebut mengirimkan pesan kelemahan kepada musuh dan bahwa Tanah Israel dapat dinegosiasikan.
Baca Juga
Sementara itu, di belahan dunia lain, Amerika Serikat menghadapi tantangan energi yang berbeda namun tak kalah krusial. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2026, AS diprediksi akan menghadapi kekurangan energi yang signifikan. Ironisnya, di tengah ancaman ini, pemerintahan sebelumnya dilaporkan membuat kesepakatan senilai hampir 2 miliar dolar AS untuk membayar pengembang energi angin lepas pantai agar membatalkan proyek-proyek energi terbarukan mereka.
Langkah-langkah yang disebut sebagai bermotif politik ini dikhawatirkan akan membebani pembayar pajak dengan biaya yang jauh lebih besar. Komunitas di sepanjang Pantai Timur telah bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk proyek energi lepas pantai, yang diperkirakan akan membawa lapangan kerja dan pembangunan ekonomi bernilai ratusan miliar dolar. Pelabuhan telah dibangun, program pelatihan kerja diluncurkan, dan bisnis konstruksi, pemeliharaan, serta pengiriman telah bermunculan. Kehilangan proyek-proyek ini, ditambah ancaman pembatalan proyek angin lainnya, kemungkinan akan menyebabkan kenaikan harga energi. Meskipun beberapa proyek angin lepas pantai masih berjalan, pengembang harus memperhitungkan hilangnya momentum dan ketidakpastian yang meningkat akibat keputusan pembatalan tersebut.
Keputusan untuk menghentikan penjualan sewa lahan dan penolakan terhadap persetujuan, izin, atau pinjaman untuk pembangkit listrik tenaga angin oleh pemerintahan sebelumnya, tampaknya berakar dari ketidakpuasan terhadap energi angin. Hal ini terjadi meskipun pada tahun 2023, para pemimpin dari tiga badan federal AS bertemu dengan para CEO perusahaan teknologi dan manufaktur besar, sepakat bahwa negara sedang menghadapi kekurangan elektron yang parah. Solusi yang diusulkan termasuk pengembangan besar-besaran energi angin dan surya darat, serta rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di sepanjang Pantai Timur yang dapat menghasilkan 30 gigawatt daya pada tahun 2030, cukup untuk memberi daya pada lebih dari 10 juta rumah.
Di ranah hiburan, fenomena ‘cancel culture’ atau pembatalan, juga muncul dalam konteks yang berbeda. Penggemar Netflix dilaporkan rela membatalkan rencana akhir pekan mereka demi menonton serial thriller kriminal Inggris yang diadaptasi dari kisah nyata. Serial bertajuk ‘Legends’ ini, yang dibintangi oleh Steve Coogan, mengisahkan operasi rahasia untuk memberantas penyelundupan narkoba di Inggris pada tahun 1990-an. Kesuksesan serial ini menunjukkan bagaimana konten yang menarik dapat memikat penonton hingga mengesampingkan aktivitas lain.
Sementara itu, dalam perkembangan hukum di Israel, Jaksa Agung Baharav-Miara telah meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan penunjukan Roman Gofman sebagai kepala Mossad. Menurut Jaksa Agung, keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut dinilai “sangat tidak masuk akal” dan dibayangi oleh dugaan masalah integritas Gofman terkait kasus operasi Elmakayes. PM Netanyahu sendiri membela keputusannya, menegaskan otoritas eksekutif dan penilaian keamanannya di atas kritik yudisial, serta menyatakan keyakinannya bahwa Gofman adalah kandidat paling berkualitas di masa perang.
Di dunia hiburan internasional, penyanyi LeAnne Rimes terpaksa membatalkan beberapa jadwal konsernya karena sakit parah. Meskipun masih dalam masa pemulihan dan harus menjalani istirahat vokal, Rimes memberikan pembaruan kepada penggemarnya melalui media sosial, menunjukkan upayanya untuk segera kembali tampil di atas panggung.
- Apa: Pembahasan rancangan undang-undang untuk membatalkan Perjanjian Oslo, Protokol Hebron, dan Memorandum Sungai Wye di Israel.
- Siapa: Diajukan oleh MK Limor Son Har-Melech dan didukung oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta Jaksa Agung Baharav-Miara yang meminta pembatalan penunjukan kepala Mossad. Di AS, keputusan pembatalan proyek energi angin oleh pemerintahan sebelumnya.
- Kapan: RUU di Israel akan dibahas dalam waktu dekat. Di AS, dampak kekurangan energi dan pembatalan proyek angin diperkirakan terjadi pada tahun 2026.
- Mengapa: Di Israel, alasan pembatalan Perjanjian Oslo adalah kekhawatiran keamanan dan klaim bahwa perjanjian tersebut tidak membawa perdamaian. Di AS, pembatalan proyek energi angin disebut bermotif politik dan berpotensi merugikan pembayar pajak serta ketersediaan energi.
- Bagaimana: Melalui proses legislasi di parlemen Israel dan keputusan eksekutif di AS.
