Presiden.co.id – 13 Juni 2026 | Ketegangan antara industri kripto dan perbankan tradisional mencapai puncaknya ketika Ripple CEO Slams JPMorgan for “Misrepresenting” the CLARITY Act. Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business, Brad Garlinghouse melontarkan kritik pedas terhadap Jamie Dimon, CEO JPMorgan, yang dianggap sengaja menyesatkan publik tentang tujuan undang-undang tersebut.
Apa Itu CLARITY Act dan Mengapa Penting?
CLARITY Act adalah kerangka regulasi yang diusulkan di Amerika Serikat untuk memberikan kepastian hukum bagi aset digital. Undang-undang ini bertujuan membagi wewenang pengawasan antara berbagai lembaga keuangan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih jelas bagi inovasi dan perlindungan investor. Namun, Jamie Dimon dengan tegas menentangnya, menyebut bahwa CLARITY Act justru dapat melonggarkan standar kepatuhan dan meningkatkan risiko keuangan.
Garlinghouse membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, pernyataan Dimon adalah “disinformasi yang disengaja atau setidaknya kelalaian” yang dapat menggagalkan upaya menciptakan regulasi yang lebih baik. Ripple CEO Slams JPMorgan for “Misrepresenting” the CLARITY Act dengan argumen bahwa undang-undang ini justru memperkuat pengawasan, bukan melemahkannya.
Baca Juga
Persaingan di Balik Regulasi
Garlinghouse mencurigai bahwa penolakan Dimon didorong oleh kepentingan bisnis. JPMorgan memiliki divisi pembayaran yang sangat menguntungkan, dan kehadiran teknologi blockchain dianggap sebagai ancaman kompetitif. Ripple CEO Slams JPMorgan for “Misrepresenting” the CLARITY Act sambil menyoroti bahwa sebagian besar perdagangan aset digital kini terjadi di luar AS, sehingga kepastian regulasi justru akan mengembalikan aktivitas tersebut ke dalam negeri.
Di sisi lain, Dimon menyatakan, “Kami akan melawan CLARITY Act. Jika kalah, kami akan menerimanya. Tapi kami akan berjuang.” Pernyataan ini mempertegas polarisasi antara dua kubu: pendukung inovasi kripto versus institusi keuangan mapan.
Dampak pada Masa Depan Keuangan Global
Perdebatan ini terjadi di saat krusial. Kongres AS memiliki waktu terbatas sebelum reses Agustus, dan Gedung Putih menargetkan undang-undang ini ditandatangani pada 4 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 250 tahun kemerdekaan AS. CLARITY Act sendiri telah lolos di DPR dan Komite Perbankan Senat, sehingga tinggal selangkah lagi menjadi undang-undang.
Bagi perusahaan kripto seperti Ripple, yang tengah mengembangkan produk likuiditas, stablecoin RLUSD, dan integrasi AI, kepastian hukum sangat penting. Ripple CEO Slams JPMorgan for “Misrepresenting” the CLARITY Act bukan sekadar perang kata-kata, melainkan representasi dari pertarungan ideologi antara sistem keuangan lama dan baru.
Kesimpulan
Konfrontasi antara Brad Garlinghouse dan Jamie Dimon telah mengubah diskusi teknis tentang regulasi menjadi perdebatan publik yang lebih luas. Apapun hasilnya, pertarungan ini akan menentukan arah adopsi institusional aset digital di AS. Dengan tekanan waktu yang semakin mendekat, semua mata tertuju pada Senat untuk mengambil keputusan.
