Presiden.co.id – 02 Juni 2026 | Proyeksi ambisius Uni Eropa mengenai potensi penerimaan pajak dari aset kripto sebesar $23 miliar untuk periode anggaran 2028-2034 mendapat tentangan keras dari kalangan industri. Patrick Hansen, pimpinan kebijakan dan strategi Uni Eropa untuk Circle, penerbit stablecoin USDC, menyatakan bahwa angka tersebut terlalu optimistis dan tidak mempertimbangkan perilaku pengguna yang dapat menghindari pajak. Dalam sebuah pernyataan, Hansen menegaskan bahwa $23 Billion EU Crypto Tax Forecast Draws Pushback From Circle Policy Lead karena model yang digunakan Komisi Eropa mengabaikan fakta bahwa pajak berbasis transaksi akan mendorong pengguna beralih ke platform DeFi dan dompet non-kustodian.
Rincian Proposal Pajak Kripto Uni Eropa
Dokumen kebijakan Komisi Eropa yang bocor mengungkapkan dua model pajak yang dipertimbangkan untuk negara anggota. Pertama, pungutan sebesar 0,1% dari nilai setiap transaksi kripto yang diperkirakan dapat menghasilkan $3,5 miliar hingga $4,7 miliar per tahun. Dalam skema ini, penyedia layanan aset kripto (CASP) akan bertindak sebagai titik pengumpulan dan pelaporan. Kedua, pajak capital gain atas keuntungan realisasi dari kripto yang diperkirakan menghasilkan $1,2 miliar hingga $2,8 miliar per tahun. Jika digabungkan, kedua opsi ini dapat mendekati total $23 miliar selama siklus anggaran tujuh tahun Uni Eropa. Namun, para pejabat mengakui bahwa angka-angka tersebut sangat bergantung pada volatilitas pasar. Dokumen tersebut juga mengisyaratkan bahwa stablecoin yang digunakan sebagai alat pembayaran kemungkinan besar tidak akan dikenakan pungutan transaksi, dan pajak capital gain umumnya tidak berlaku untuk token yang dipatok terhadap dolar karena pergerakan harganya yang minimal.
Kritik Hansen: Data Tidak Akurat dan Perilaku Pengguna Diabaikan
Hansen menyoroti tiga kelemahan struktural dalam model Komisi Eropa. Pertama, data yang andal dari DAC8, kerangka pelaporan kripto Uni Eropa, baru akan tersedia pada tahun 2027, sehingga perkiraan awal didasarkan pada input yang tidak lengkap. Kedua, proposal tersebut memerlukan persetujuan bulat dari Dewan dan basis pajak yang harmonis di seluruh Uni Eropa. Prancis menjadi pendorong utama sumber pendapatan baru, sementara negara-negara dengan ekonomi berbasis pertukaran kripto seperti Malta dapat memperkuat oposisi. Ketiga, risiko perilaku pengguna adalah yang terbesar. Hansen berpendapat bahwa pajak berbasis transaksi akan mendorong pengguna untuk beralih ke dompet non-kustodian, protokol DeFi, atau platform di luar Uni Eropa. “Pajak kripto berbasis transaksi apa pun kemungkinan akan mempercepat migrasi ke saluran yang tidak dikenakan pajak dan/atau aset yang tidak dikenakan pajak. Pada praktiknya, menurut saya, hal itu akan secara signifikan mengurangi potensi pendapatan yang menjadi dasar proyeksi ini,” tegas Hansen. Pernyataan ini menegaskan bahwa $23 Billion EU Crypto Tax Forecast Draws Pushback From Circle Policy Lead bukan tanpa alasan.
Baca Juga
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Siprus, yang memegang presidensi bergilir Dewan Uni Eropa, berencana untuk membagikan proposal anggaran revisi sekitar tanggal 10 Juni. Hasilnya akan menjadi indikasi apakah pajak kripto tetap menjadi prioritas dan bagaimana interaksinya dengan konsultasi tinjauan MiCA yang sedang berlangsung. Para pengamat menilai bahwa jika Uni Eropa tetap memaksakan pajak transaksi tanpa mempertimbangkan perilaku pengguna, maka proyeksi pendapatan $23 miliar bisa meleset jauh. Sementara itu, industri kripto berharap agar regulator lebih fokus pada pajak capital gain yang lebih mudah diterapkan dan tidak mendorong pengguna ke luar ekosistem yang teregulasi. Kritik Hansen menjadi pengingat bahwa $23 Billion EU Crypto Tax Forecast Draws Pushback From Circle Policy Lead adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan hati-hati.
Proyeksi pajak kripto sebesar $23 miliar oleh Uni Eropa menghadapi tantangan serius dari pakar industri seperti Patrick Hansen dari Circle. Tanpa data yang akurat dan pertimbangan atas perilaku pengguna yang cenderung menghindari pajak, target tersebut sulit tercapai. Keputusan Dewan Uni Eropa pada bulan Juni mendatang akan menjadi penentu apakah kebijakan ini akan direvisi atau tetap dijalankan. Yang jelas, masa depan pajak kripto di Eropa masih penuh ketidakpastian dan memerlukan dialog lebih lanjut antara regulator dan pelaku industri.
